2 Box Bukti Diserahkan Mathur Khusairi ke Bawaslu Bangkalan

BANGKALAN,   -   Mathur Khusairi, seorang calon legislatif untuk DPRD Provinsi Jawa Timur, menggemparkan publik dengan melaporkan dugaan kecurangan hasil suara pemilu ke Kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bangkalan. Ditemani oleh ribuan berkas bukti yang dihimpun dari ratusan saksi yang ditugaskan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Bangkalan, Mathur Khusairi mengungkapkan dugaan upaya kecurangan yang dilakukan secara massif.

Sebelumnya, Mathur Khusairi menyerahkan laporan di kantor Bawaslu Bangkalan, Kamis (15/02/2024) yang lalu. Menurut Mathur Khusairi, dugaan kecurangan tersebut meliputi perubahan atau pergeseran suara secara ilegal, setidaknya terjadi di dua belas kecamatan dari total delapan belas kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Kecamatan yang disebutkan antara lain Blega, Tragah, Kamal, Arosbaya, Galis, Sepulu, Tanjung Bumi, Burneh, Klampis, Bangkalan dan Tanah Merah.

"Upaya kecurangan dengan mengubah hasil suara masih terus dan sedang terjadi hingga saat ini oleh pihak-pihak tertentu yang berkepanjangan, " ujar Mathur Khusairi.

Sementara itu, pihak Bawaslu Bangkalan menyatakan bahwa mereka masih dalam proses pemeriksaan terhadap semua berkas yang diajukan sebagai barang bukti oleh pihak pelapor. Pemeriksaan termasuk dalam hal dugaan pergeseran atau perubahan hasil suara, yang nantinya akan disandingkan dengan Form C, dokumen hasil yang dimiliki oleh petugas pengawas di masing-masing TPS.

"Kita masih periksa ya, karena sangat banyak, ada 2 box bukti yang dibawa mas Mathur yang meliputi 12 Kecamatan, yang sebagian besar berupa pergeseran suara, nanti tinggal kita sandingkan dengan C hasil salinan miliknya pengawas TPS dan foto hasil plano. Karena pengawas TPS kami punya 3.082 foto plano.” Tutur Ketua Bawaslu

Kisruh dugaan kecurangan ini menambah panjang daftar perdebatan terkait integritas dan keadilan pemilu, memperdalam ketegangan politik di tingkat lokal. Publik menanti hasil investigasi dari Bawaslu Bangkalan serta keputusan lanjutan terkait tuntutan pemungutan suara ulang atau hitung ulang di TPS yang terdampak.